admin-desa

Seorang bendahara desa di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar) berinisial JY ditangkap atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa tahun 2020-2021. Saat ini, JY telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Lembaga Pemasyarakat Kelas IIB Ketapang. Baca juga: Kades Termiskin di Jember Korupsi Dana Desa Sebesar Rp 242 Juta Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ketapang, RA Dhini Ardhany mengatakan, penanganan kasus penyalahgunaan dana desa tersebut berawal dari penyelidikan bidang intelijen yang kemudian dilimpahkan ke Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Ketapang. “Sudah naik penyidikan, penetapan tersangka pada 20 Juli 2023, kemarin, saat ini JY sudah di Lapas Ketapang untuk kemudian menunggu proses hukum selanjutnya,” kata Dhini dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (24/7/2023). Dhini melanjutkan, dari hasil penyelidikan, tersangka tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa tersebut, bahkan untuk anggaran dana desa tahun 2020 ditemukan kerugian negara sekitar Rp 300 juta. Hasil penelusuran sementara, uang dana desa itu digunakan tersangka untuk foya-foya. “Untuk tahun 2021 masih dalam proses penyidikan lebih lanjut,” tegas Dhini. Dhini menambahkan, sebelum dilakukan penyidikan lebih lanjut, pihaknya telah berkordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berkaitan dengan kerugian negara dari kasus penyalahgunaan dana desa. “Tersangka tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan kerugian negara, sehingga kami harus melakukan tindakan tegas agar ada efek jera dan menjadi contoh untuk aparatur desa lainnya supaya serius dan sesuai aturan dalam mengelola dana desa,” ungkap Dhini. Untuk itu, Dhini mengaku saat ini kejaksaan masih terus melakukan penyidikan lebih lanjut terkait kasus ini. “Terus kita dalami, jika ditemukan bukti baru dan keterlibatan pihak lain maka bukan tidak mungkin ada tersangka baru nantinya,” tutup Dhini.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) berbicara pentingnya kolaborasi membangun desa di Tanah Air. Menurutnya, desa adalah ujung tombak majunya pembangunan Indonesia.Hal ini diungkapkan saat Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di hadapan ribuan Kepala Desa dan Perangkat Desa bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS di Gelora Bung Karno. “Membangun Indonesia tanpa membangun desa adalah omong kosong. Karenanya, komitmen kolektif dari puluhan ribu desa untuk bersatu, bekerja sama bahu membahu, adalah modal penting dan fundamental dalam membangun Indonesia. Sangatlah tepat jika semangat desa bersatu membangun Indonesia bisa diwujudkan bersama,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Minggu (19/3/2023). Ketua DPR RI ke-20 ini menuturkan desa adalah unit pemerintahan terkecil yang langsung bersentuhan dengan kehidupan rakyat, sehingga menjadi ujung tombak pembangunan yang jadi tempat aspirasi rakyat digali, dihimpun, dikelola, dan disalurkan. “Desa merupakan dinamisator dan akselerator pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Sekaligus menjadi parameter dan indikator kekuatan perekonomian nasional yang memberikan daya tahan dan daya tangkal, ketika kita dihadapkan pada berbagai ancaman krisis perekonomian,” kata Bamsoet. Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan desa juga berperan sebagai stabilisator iklim politik. Isu-isu yang cenderung menggerus kehidupan berbangsa dan bernegara, dapat direduksi dan diminimalisir oleh kesahajaan kehidupan sosial masyarakat desa. “Desa merupakan sumber nilai-nilai kearifan lokal yang membentuk jati diri dan kepribadian bangsa. Di mana masih dapat dirasakan kehidupan masyarakat yang penuh dengan gotong royong, tepa selira, jiwa solidaritas dan semangat kebersamaan. Desa juga pilar utama kedaulatan pangan, dimana berbagai produk pertanian dihasilkan dan menjadi tumpuan bagi keberlangsungan kehidupan bangsa, dari generasi ke generasi,” urai Bamsoet. Bamsoet pun mengapresiasi atas beberapa kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan desa selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Data Kementerian Keuangan mencatat jumlah desa dalam kategori ‘sangat tertinggal’ mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dari 14.047 desa ‘sangat tertinggal’ pada tahun 2018, menjadi 4.365 desa pada tahun 2022. Sedangkan desa dengan kategori ‘tertinggal’ sebanyak 33.339 desa pada tahun 2018, turun menjadi 9.221 desa pada tahun 2022. Catatan menggembirakan lainnya adalah dalam ranah kehidupan sosial politik, semakin banyak program desa yang diselenggarakan dalam kerangka membangun wawasan kebangsaan.Misalnya, pencanangan program ‘Desa Pancasila’ atau ‘Desa Konstitusi’ yang diselenggarakan untuk membumikan nilai-nilai Pancasila, dan membangun masyarakat sadar Konstitusi di tingkat desa. “Sampai hari ini tidak ada yang bisa mengalahkan kepemimpinan Presiden Jokowi. Tanpa beliau barangkali perhatian negara pemerintah ke desa amatlah minim. Mudah-mudahan ke depan perhatian pemerintah akan lebih besar lagi kepada desa-desa. Termasuk menyetujui usulan agar anggaran dana desa dinaikkan menjadi 10 persen dari APBN,” ungkapnya. Sekedar informasi, gelaran Sosialisasi Empat Pilar MPR RI iniberhasil memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI). Adapun rekor yang dipecahkan adalah ‘Penyelenggaraan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dengan Peserta Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa Terbanyak’. Adapun penyelenggaraan sosialisasi dalam rangka 9 Tahun Undang-undang Desa itu dilakukan bersama tiga organisasi penggerak pemerintahan desa, yaitu Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dan diikuti oleh ribuan anggotanya Pemberian rekor MURI ini melengkapi 4 Rekor MURI sebelumnya yang diterima Bamsoet. Pertama, Rekor MURI Penyelenggaraan Turnamen Catur Terbuka Piala Ketua DPR RI dengan Peserta Master Terbanyak di Dunia 2019. Kedua, Rekor MURI Penyelenggaraan Turnamen Catur dan Sosialisasi 4 Pilar MPR dengan pecatur terbanyak 2020. Ketiga, Rekor MURI Kategori Sosialisasi 4 Pilar MPR RI kepada Komunitas Motor Terbanyak 2020 dan Keempat, Rekor MURI Penyelenggaraan Kejuaraan Tembak Reaksi Level III Sekaligus Sosialisasi 4 Pilar MPR RI dengan Peserta Terbanyak 2020.

Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) mengatakan perlu partisipasi warga dan penguatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengatasi masalah-masalah di tingkat desa. LMND menyebut dua hal itu diperlukan sebagai wujud demokrasi di desa.“Sebenarnya masih banyak masalah sosial yang ada di desa. Desa perlu mendorong partisipasi warga dan penguatan lembaga BPD sebagai manifestasi demokrasi politik yang ada di desa. Karena dalam perjalanannya, desa cenderung dikomodifikasi oleh elit lokal,” kata Ketua Umum LMND Muhammad Asrul dalam keterangannya, Rabu (25/1/2023). Arsul memandang demokrasi yang tak terwujud di desa membuat elite lokal makin berkuasa. Hal tersebut, sambung Asrul, berpotensi menimbulkan masalah ketimpangan aset, akses, pendapatan, dan peluang warga desa. “Penguasaan desa oleh elit lokal menghasilkan ketimpangan asset, akses, pendapatan, dan peluang. Banyak yang memprediksi bahwa keadaan tersebut semakin parah ketika masa jabatan kepala desa akan diperpanjang. Ini sesuatu yang debatable,” ucap Asrul. Asrul pun berpendapat elit lokal tertarik memonopoli desa lantaran selama ini pengembangan desa hanya fokus pada infrastruktur. Padahal, kata Asrul, pengembangan sumber daya manusia juga hal penting. “Dalam pandangan kami, yang menjadi penyebab elite lokal memonopoli desa, ternyata karena besarnya porsi anggaran untuk desa yang berorientasi terhadap pembangunan infrastruktur. Praktek monopoli proyek infrastruktur yang dilakukan oleh para elite lokal menyebabkan ketimpangan yang meluas,” ungkap dia. “Kalau ingin anggaran tersebut berhasil mengatasi ketimpangan dan menghindari prilaku korup, maka harus ada perubahan paradigma pembangunan desa yang berorientasi infrastruktur menjadi pembangunan sumber daya manusia,” tambah Asrul. Dia lalu mengutip data KPK pada 2022, di mana sebanyak 686 kepala desa (kades) terjerat kasus korupsi. “KPK merilis data pada tahun 2022 bahwa terdapat 686 kepala deda yang tersangkut kasus korupsi,” ucap dia. Jika kerangka berpikir soal pembangunan tak melulu infratsruktur, tapi juga sumber daya manusia, dia yakin kehidupan di tingkat desa akan lebih maju. “Pembangunan sumber daya manusia desa akan menjadi titik penting perubahan mendasar dalam perkembangan desa. Dengan manusia yang berpengetahuan, terdidik, dan berkebudayaan, desa akan maju dan tidak lagi dilihat sebagai wilayah yang tertinggal,” jelas dia.

Kementerian Desa (Kemendes) PDTT dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjalin kerja sama meningkatkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Hal ini bertujuan untuk penguatan keuangan desa.Adapun proses penguatan keuangan desa mengikutsertakan kepala desa, perangkat desa, staf kecamatan, kabupaten, dan provinsi, tenaga pendamping profesional, hingga staf Kemendes PDTT, BPKP, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri. Dalam Webinar Bulanan Badan Pengembangan dan Informasi (BPI) bertajuk Di Balik Kebaruan Siskeudes Versi 2.05 Tahun 2023 (6/4/2023), Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Wasis Prabowo, menyampaikan urgensi Siskeudes. “Siskeudes dibutuhkan karena dana yang dikelola desa semakin meningkat, sementara transaksi keuangan desa kian meningkat. Karena itu, dibutuhkan peningkatan akuntabilitas keuangan desa,” jelas Wasis dalam keterangannya, Kamis (6/4/2023). Ia menjabarkan Siskeudes versi 2.0.5 untuk pelaksanaan tahun 2023 berisi penambahan fitur tagging kegiatan padat karya tunai desa, kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, BLT Dana Desa, dan program prioritas lainnya. Tersedia juga fitur monitoring keuangan desa oleh pemerintah daerah, serta penyesuaian tarif default PPN sesuai regulasi menjadi 11% untuk perhitungan otomatis kwitansi pembayaran. Setoran pengembalian belanja bisa digunakan lagi tahun berjalan sepanjang telah diperbarui dalam APBDesa. Siskeudes 2.0.5 bertujuan mewujudkan sinergi dan kolaborasi pembinaan pemberdayaan dan pengawasan desa di daerah. Diharapkan pula tersedia populasi data dan informasi untuk pengambilan keputusan, serta berkurangnya permasalahan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, serta permasalahan hukum. Dengan begitu bauran kebijakan dan bauran dana diharapkan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga desa. “Kementerian Desa PDTT bersedia menyediakan penyimpanan digital, pemeliharaan server, dan keamanan server jika dibutuhkan untuk Siskeudes online. Kementerian juga mendukung sepenuhnya penyusunan Siskeudes online ke desa-desa, termasuk fasilitasi pendampingan Siskeudes Online di lapangan kepada Dinas PMD, kecamatan, dan desa melalui Tenaga Pendamping Profesional,” ungkap Kepala BPI Kemendes PDTT Ivanovich Agusta. Ivanovich juga mengusulkan kesepakatan untuk mengaudit pembangunan desa dengan komponen SDGs Desa dan tagging 18 Tujuan SDGs Desa di Siskeudes. Ia menuturkan saat ini sudah dijalankan tagging SDGs Desa untuk kegiatan dan anggaran internal Kemendesa PDTT, serta pada APBDes oleh Tenaga Pendamping Profesional. Ia pun meminta tambahan pengiriman hasil Siskeudes ke server Kemendes PDTT.

Menteri Desa PDT dan Transmigrasi (Mendes PDTT) A Halim Iskandar mengatakan beragam teknologi tepat guna (TTG) hasil inovator desa dan kelurahan akhirnya dipamerkan di Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara XXIV di PKOR Way Halim, Lampung. Hasil TTG ini sebelumnya sudah diseleksi lewat rangkaian panjang dari tingkat kabupaten dan kemudian tingkat provinsi.“Ini ajang tahunan para inovator desa untuk unjuk gigi, berpameran, hingga memasarkan teknologi tepat guna buatannya. Saya alami sendiri, selalu ada yang baru, yang greget, membuka pintu kemajuan lebih cepat bagi desa-desa se-Nusantara,” kata Halim dalam keterangan tertulis, Senin (5/6/2023) Sementara itu, Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Zaidirina mengatakan bahagia atas terpilihnya Lampung sebagai tuan rumah. Menurutnya ini adalah suatu kehormatan dan bentuk kesuksesan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung.Dia melanjutkan kegiatan ini dimulai dengan digelarnya pasar rakyat dan panggung hiburang sejak 1 Juni 2023 di PKOR Way Halim. Nantinya, rangkaian acara Gelar TTG Nusantara XXIV akan berakhir pada 11 Juni 2023. Zaidirina menambahkan pada 6 Juni 2023 bakal digelar Gala Dinner untuk menjamu para tamu yang hadir dari 37 provinsi. Dalam kesempatan itu,para pemenang lomba tingkat Provinsi Lampung juga akan mendapatkan hadiah. Acara pembukaan akan dilaksanakan pada 7 Juni 2023. Pada kesempatan itu, nantinya para pimpinan lembaga tinggi negara akan diajak untuk mengunjungi stand pameran satu per satu. Lebih dari 150 stan teknologi tepat guna didirikan berbagai provinsi, swasta, SMK, dan kementerian,” sambung Zaidirina. Di sisi lain, Kepala Pusat Daya Saing Kemendes PDTT Helmiati Nuhung mengatakan pada pembukaan nanti renacanya akan dibuka langsung pimpinan lembaga tinggi negara. “Diikuti pengumuman pemenang sekaligus pemberian hadiah lomba TTG tingkat nasional,” terangnya.Diketahui, dalam gelaran ini akan disediakan ruangan temu bisnis antara para inovator dari desa dengan swasta yang memiliki minat luas pada teknologi tepat guna. Pada ruangan yang sama juga disiapkan konsultasi dengan Bengkel HAKI dari Kemendesa PDTT. Kemdesa PDTT akan memberikan dukungan penuh dan gratis bagi inovator desa untuk mendaftarkan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atas karyanya. Tak hanya itu, Kemendesa PDTT juga mendampingi proses untuk kebutuhan sertifikasi alat, paten teknologi, paten merk, indikator geografis, juga sertifikat benih varietas baru dari desa. Nantinya dalam panggung Gelar Teknologi Tepat Guna XXIV tidak akan menjadi wahana presentasi para inovator, swasta dan pemda yang teruji mendukungnya. Tidak lupa ada Andika Babang Tamvan, Ningrat Band, dan Tarian Kreasi Cak Culay yang bakal meramaikan panggung. Para peserta dari berbagai provinsi juga akan diajak berwisata ke Pantai Sari Ringgung, Kabupaten Pesawaran, Nantinya acara dilanjutkan mengunjungi Desa Cerdas di Desa Hanura.

Bupati Klaten Sri Mulyani membuka TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap II di Desa Beji, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. Dia berharap program ini dapat memperkuat soliditas antara POLRI, Pemda, dan masyarakat Dalam sambutannya di pembukaan Rabu (12/7) kemarin, dia mengapresiasi seluruh anggota TNI khususnya Kodim 0723 Klaten dan jajarannya yang telah bekerja sama mendukung pelaksanaan program tersebut.“Saya atas nama Pemerintah dan segenap lapisan masyarakat Kabupaten Klaten khususnya di Desa Beji menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih, matur nuwun kepada rekan-rekan TNI, POLRI, serta Pemerintah Desa Beji dan semua pihak yang terjun langsung membantu masyarakat dalam pembangunan fisik dan non fisik melalui Program TMMD Sengkuyung Tahap II ini,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, Kamis (13/7/2023).

Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengerahkan pendamping desa untuk menunjang perkembangan desa-desa se-Indonesia. Pendamping desa berhubungan langsung dengan para perangkat dan warga desa. Kepala Desa Pancuranmas, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah Yuni Puji Istiono menyatakan pendamping desa menginspirasi kemajuan-kemajuan di desanya. Kini, Desa Pancuranmas telah menyandang status Desa Mandiri. Hal itu disampaikan Istiono pada acara Refleksi Pendamping Lokal Desa Jawa Tengah di Stadion Bahurekso, Kendal, Jawa Tengah pada Rabu (17/5). Acara tersebut diselenggarakan Forum Komunikasi Pendamping Lokal Desa Jawa Tengah (FKPLD). Dalam kegiatan itu, Istiono dan beberapa kepala desa lainnya dipilih pendamping lokal desa Jawa Tengah sebagai kepala desa inspiratif 2023 menurut Forum Komunikasi Pendamping Lokal Desa Jawa Tengah (FKPLD). “Desa kami kini mendapat status Desa Mandiri, setelah mendapatkan pendampingan. Saat ini, pendamping desa juga menginspirasi kampung bola, sehingga bibit-bibit pemain bola dari desa sudah masuk Pelatnas,” jelas Istiono dikutip dalam keterangan tertulis, Jumat (18/5/2023). Kepala Desa Datar, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Darsah yang juga menjadi kepala desa inspiratif menuturkan pendamping desa mendorong terbitnya badan hukum BUM Desa Maju Sejahtera Datar yang mengelola wisata desa. “Kami segera bekerja sama dengan Kemendes PDTT agar wisata desa kami terpublikasi secara elektronik,” ungkap Darsah. Sementara itu, Kepala BPSDM Kemendes PDTT Luthfiyah Nurlaela menjelaskan pendampingan dilaksanakan secara berjenjang. Di pusat terdapat Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat atau TAPM Pusat. Di provinsi bertugas TAPM Provinsi. Di Kabupaten dan kota terdapat TAPM Kabupaten/kota. Di kecamatan ada pendamping desa atau PD. “Lalu di desa dinamakan pendamping lokal desa atau PLD. Mereka yang langsung berhubungan dengan pemerintah desa dan warga desa,” terang Luthfiyah. Lebih lanjut, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Kemendes PDTT Ivanovich Agusta menyampaikan Menteri Desa PDTT A Halim Iskandar sejak awal menempatkan posisi tertinggi bagi para pendamping yang bertugas langsung ke desa-desa. Mereka dinamakan pendamping lokal desa atau PLD. “Sejak tahun 2021, pengelolaan PLD ditarik sepenuhnya di Kemendes PDTT, untuk memperlancar pengelolaan dan peningkatan kapasitas. Kini tidak ada lagi rekrutmen pendamping desa, kecuali hanya untuk PLD,” papar Ivanovich. Ketua FKPLD Aris Yudirianto menjabarkan bibit forum komunikasi PLD telah dimulai sejak tahun 2016. Selain berbagi informasi perihal kebijakan desa dan praktek pendampingan masyarakat, FKPLD juga mendorong peningkatan kapasitas pendamping desa. “Saat ini kami fokus pada dua hal, yaitu agar PLD tetap eksis kelak dalam pemerintahan yang baru, karena terbukti dibutuhkan desa. Selain itu, honor PLD sudah saatnya dinaikkan, gunanya untuk memperluas praktik-praktik pemberdayaan lintas desa,” ujar Aris.

Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo (Cak Fauzi) menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar bersiap menghadapi ancaman kekeringan. Menurutnya, perlu usaha preventif demi meminimalisasi dampak kekeringan.“Yang penting itu kebutuhan masyarakat yang harus diutamakan. Jadi saya minta seluruh OPD bersiap dengan upaya-upaya preventif,” kata Cak Fauzi dalam keterangan tertulis, Kamis (27/7/2023) Diketahui berdasarkan surat Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda Surabaya tertanggal 30 Mei 2023, awal musim kemarau di wilayah utara dan tengah Kabupaten Sumenep diperkirakan pada April dasarian tiga dan di wilayah timur pada April dasarian satu. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sumenep Wahyu Kurniawan Pribadi mengatakan APBD Sumenep 2023 telah mengalokasikan dana sekitar Rp 98 juta yang digunakan untuk menyalurkan 334 tangki air ke titik distribusi. Adapun masing-masing tangki berisi 5.000 liter air bersih. “Penyiapan distribusi air bersih tersebut sebagai langkah antisipasi. Kalau ada desa (warga) yang mengajukan permohonan bantuan air bersih, kami akan langsung mendistribusikannya ke lokasi,” kata Wahyu.

Bupati Klaten Sri Mulyani, Kapolres Klaten AKBP Warsono, dan Dandim 0723/ Klaten Letkol CZi Bambang Setyo Triwibowo mengecek pelaksanaan pilkades di Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara. Desa tersebut sebelumnya dinyatakan masuk zona merah atau rawan konflik dalam pelaksanaan pilkades. “Dari tahapan-tahapan sampai tadi malam saya melakukan pemantauan ke TPS-TPS atau desa-desa yang melaksanakan pilkades yang kemarin dizonakan kuning berjalan kondusif. Hari ini dilakukan pencoblosan juga berjalan dengan baik,” ungkap Sri Mulyani saat mengecek pencoblosan di Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Rabu (5/7/2023) siang. Sri Mulyani menjelaskan sejauh ini tidak ada temuan pelanggaran dari laporan daerah. Dinamika pilkades biasa terjadi di masyarakat tapi tidak ada yang krusial. “Dinamika pilihan kepala desa secara langsung ya adalah, tapi tidak ada yang krusial dan membahayakan. Ada insiden tapi langsung bisa diselesaikan dengan baik (di Desa Wanglu, Kecamatan Trucuk),” imbuh Sri Mulyani. Kapolres Klaten AKBP Warsono mengatakan secara umum coblosan berjalan aman dan lancar. Memang ada beberapa permasalahan tapi sudah bisa diselesaikan di tingkat panitia. “Ada permasalahan sedikit tapi bisa diselesaikan di tingkat panitia. Sesuai arahan Dispermasdes memang jika ada masalah selesaikan di tingkat panitia,” kata Warsono saat mendampingi Bupati. Rombongan Bupati, Kapolres, Dandim 0723/ Klaten Letkol CZi Bambang Setyo Triwibowo, ketua Pengadilan Negeri, Tuty Budhi Utami, Kajari dan Forkompimda sempat mengecek TPS. Setelah itu rombongan melanjutkan pengecekan ke Desa Barepan, Kecamatan Cawas. Sebelumnya diberitakan, pilkades serentak tahap pertama tahun 2023 di 67 desa di Klaten digelar Rabu (5/7) besok. Dari 67 desa terdapat satu desa yang masuk zona merah atau rawan konflik. “Ada satu desa zona merah, Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara. Tapi ini dinamika terus berubah, sejauh ini aman,” ungkap Bupati Klaten, Sri Mulyani usai apel pergeseran pasukan di Mapolres Klaten, Selasa (4/7/2023) siang. Menurut Sri Mulyani, dirinya bersama masyarakat Pilkades serentak tahap pertama tahun ini berjalan dengan aman. Kades yang terpilih diharapkan menjadi Kades yang amanah.

Kepala desa yang sengaja membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu bisa disanksi penjara. Ketentuan itu tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 490. “Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah),” bunyi pasal tersebut.